Dalam sub bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai kehidupan masyarakat Jawa. Mulai dari sesuatu yang digambarkan lewat filosofi kepemimpinan sampai hal-hal kecil keseharian yang juga tak kalah penting. Masing-masing itu dihayati serta dikerjakan betul-betul sehingga membentuk sebuah pengertian general mengenai manusia Jawa. Dalam sub bab ini, akan dijelaskan kelanjutan periode kehidupan manusia Jawa sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Setiap periode memiliki karakteristik tersendiri seiring perubahan-perubahan yang dialami. Baik individu maupun kelompok menjadi elemen-elemen penting dalam sebuah perubahan. Berkembangnya segi ekonomi, teknologi, hingga politik, dalam hal ini, dapat dibaca sebagai pembentukan masyarakat baru melalui berbagai macam proses.
Lantas apakah nilai-nilai lama tidak relevan lagi? Tentu tidak. Masih banyak masyarakat yang tetap melestarikannya sebagai tradisi nenek moyang, sebagai identitas, dan lain sebagainya. Dalam buku karya Umar Kayam berjudul Mangan Ora Mangan Kumpul, misal, dapat dilihat tentang bagaimana masyarakat Jawa cenderung lebih menekankan pentingnya nilai keakraban dibanding urusan perut. Dalam kumpulan tulisan sketsa-sketsa tersebut, Umar Kayam menyisipkan berbagai petuah-petuah kehidupan ranah adigang, adigung tata cara Jawa. Seperti bagaimana tepo sliro dengan tetangga sebelah, pedagang langganan serta pembantu rumah tangga sendiri.
Pelestarian nilai-nilai ini, di sisi lain, justru juga dapat dikembangkan potensinya di masa kini. Tak jarang orang berwisata di museum yang bernuansa klasik, desa-desa yang masih memegang erat budaya leluhur, dan banyak lagi. Sebagian nilai yang dianggap tidak relevan atau bahkan negatif jelas sudah ditinggalkan. Namun, berbagai hal yang masih pantas bernilai di hati masyarakat justru tidak lekang oleh zaman.
Kehidupan masyarakat Jawa hari ini didefinisikan sebagai suatu tatanan sosial masyarakat Jawa setelah kemerdekaaan, yang pada prakteknya memang mengalami berbagai perubahan-perubahan dari masa sebelumnya. Setidaknya, setelah proklamasi diproklamirkan, ada sistem pemerintahan yang berubah, dari masa penjajahan Belanda menjadi masa Republik Indonesia. Pada sektor pekerjaan pun mengalami perubahan drastis. Priyayi perlahan menjadi pegawai negeri, ada perubahan pengolahan pertanian, kepemilikan tanah, peternakan, dan masih banyak lagi.
Secara umum perubahan tersebut terjadi secara berangsur-angsur hingga zaman sekarang. Sesuatu yang dapat kita lihat hari ini, seperti industri hingga tatanan politik adalah perubahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Di Yogyakarta misalnya, dalam bidang pertanian, perbaikan-perbaikan dilakukan, hanya saja memang terdapat beberapa kendala di lapangan, seperti ketika usaha para petani ternyata tidak memberikan hasil=hasil ekonomis yang nyata. Namun, ini merupakan ujung dari serangkaian upaya dan dinamika masyarakat untuk menggapai suatu kondisi yang lebih baik.
Adapun dalam konteks penggunaan kalender serta pemahaman waktu juga turut berubah seiring berubahnya zaman. Perubahan tatanan sosial dan ekonomi pasca kemerdekaan menjadi titik mula dari perubahan fungsi kalender. Kalender yang mulanya murni digunakan sebagai penanda waktu tertentu, seperti untuk memberi patokan musim, kini mulai berorientasi kepada ekonomi karena mulai terbukanya lebih banyak sektor pekerjaan. Sehingga, ada penyesuaian penggunaan waktu yang pada akhirnya membentuk pola-pola atau rutinitas sesuai pekerjaan masing-masing.
Di Yogyakarta, penanaman padi secara tradisional dilakukan oleh kaum perempuan. Mereka yang menanam bibit-bibit padi dari persemaian ke sawah. Kaum perempuan itu biasanya sekelompok tetangga yang terikat dalam sistem gotong royong. Mereka tidak dibayar dengan uang. Mereka memandang pekerjaan itu sebagai tempat bertemu, mereka mengobrol, tertawa dan bernyanyi sambil memasukkan bibit ke dalam tanah yang lunak dan basah dengan ibu jarinya, tanpa atau sedikit sekali memperhatikan sistem penjarakan antar bibit.1
Dari era Belanda sampai kemerdekaan, bidang pertanian selalu menjadi fokus yang penting. Pemerintahan dan masyarakat berupaya agar produksi pertanian meningkat. Usaha-usaha mereka terutama terpusat pada pengenalan teknik-teknik pertanian yang lebih baik, penggunaan pupuk kandang (buatan sendiri) atau pupuk impor dan pemilihan bibit yang lebih baik.
Yang tak kalah penting, dari ketiga pemerintahan berbeda pemegang kekuasaan, masyarakat selalu tidak menyukai cara-cara yang kasar, kotor, dan tidak memanusiakan. Sejak bangsa Indonesia merdeka, rakyat dengan senang meninggalkan hal-hal baru yang terpaksa diterima. Rakyat bahkan seperti dengan sengaja ingin melupakannya karena penghinaan dan penderitaan yang timbul sewaktu diintrodusir.
Dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat pedesaan, kemerdekaan Indonesia telah mengantarkan ke dalam kurun baru. Cara paksaan dan tekanan halus tak lagi digunakan. Cara ini diganti dengan diskusi-diskusi bebas. Pada masa sesudah revolusi di Yogyakarta, para anggota pamong praja dan para pegawai departemen-departemen kesejahteraan rakyat pemerintah pusat bertanggung jawab atas pertanian rakyat. Pada umumnya mereka tidak berpendidikan tinggi dalam melakukan pekerjaan yang sama selama masa penjajahan Belanda. Tetapi di lain pihak, mereka lebih dekat dengan rakyat pedesaan. Selain itu, banyak di antara mereka yang berasal dari masyarakat pedesaan. Dalam penyuluhan kepada rakyat, para petugas di sawah tak biasa dengan nama-nama ilmiah padi baru dan jenis-jenis tanaman lainnya. Akan tetapi, mereka melakukan pendekatan kepada rakyat yang lebih cocok dengan nilai-nilai sosial masyarakat pedesaan dibandingkan dengan para pendahulunya.
Sejak kemerdekaan. perubahan-perubahan sosial yang terjadi telah membuat “petani bayi” tumbuh lebih cepat menjadi “petani remaja” yang sedang belajar. Mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri dan mengambil keputusan sendiri atas apa-apa yang hendak dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraannya. Jawatan Pendidikan Masyarakat, partai-partai dan organisasi petani mengadakan kursus-kursus desa mengenai konsep-konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hasil yang sama juga diperoleh dari perubahan-perubahan lainnya, seperti pembentukan berbagai sosial baru yang mencakup banyak petani dan keefektifan badan-badan dalam memperoleh otonomi pemerintahan yang jelas bagi desa.
Terlepas dari hubungan pertanian antara warga dan pemerintah, saat ini, metode yang digunakan untuk menanam padi adalah penanaman padi berbaris. Mereka yang tidak mengikuti metode tersebut akan dianggap kuno dan tidak mengerti djaman kemadjengan, yaitu zaman kemajuan.
Selain sektor pertanian padi, di Yogyakarta, industri gula juga menjadi ladang penghasilan penduduk. Pada awal abad ke-20, Yogyakarta memiliki 17 perkebunan tebu yang dimiliki oleh berbagai perusahaan Belanda. Berbeda dengan industri-industri sejenis di negeri lain, industri gula tebu Belanda di Jawa dikelola sebagai suatu usaha kembar. Perusahaan-perusahaan Belanda menanam tebu sendiri di tanah yang disewa dan digiling menjadi gula di pabrik-pabrik gula mereka. Oleh sebab itu, industri ini mempunyai dua bagian yang berbeda: perkebunan dan pabrik.
Sesudah Perang Dunia I, industri gula oleh banyak orang dipandang sebagai “alat pelampung yang menyelamatkan perekonomian Hindia Belanda”. Pada 1920, Gubernur Jenderal menyatakan bahwa industri gula begitu penting untuk perekonomian Jawa. Maka, pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah setiap perkembangan yang bisa berpengaruh buruk padanya. Pada 1920, ke-179 pabrik gula yang ada di Jawa—termasuk 17 di Yogyakarta—menghasilkan 75 persen dari nilai ekspor dari Jawa dan 45 persen dari Hindia Belanda. Pada 1925, angka-angkanya adalah 45 persen dan 20 persen.2
Apabila dipandang dari sudut ekonomi, maka besarnya sumbangan yang telah diberikan oleh industri gula tidak bisa diragukan, baik untuk negeri Belanda maupun Hindia Belanda beserta penduduk pribuminya. Industri gula, dalam hal ini, dapat diakui telah memperkuat neraca perdagangan negeri jajahan ini dalam hubungan ekonominya dengan negara-negara lain. Semua angka tersebut menunjukkan besarnya sumbangan yang telah diberikan kepada keuangan negara. Di samping itu, klinik-klinik kesehatan dan sekolah dasar tiga tahun didirikan oleh perusahaan-perusahaan gula itu.
Sampai sini, dapat disimpulkan bahwa sektor perekonomian, khususnya di Jawa mengalami perubahan. Di samping, banyak petani yang mulai menggunakan cara-cara terbaru dalam mengerjakan pekerjaannya, penduduk juga mulai mengelola industri gula secara mandiri tanpa perpanjangan tangan dari Belanda. Penduduk Jawa, mulai menggunakan sektor-sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di samping itu, setelah perginya Belanda dan Jepang dari tanah air baru, terjadi perubahan kelas sosial. Ambil misal, industri gula, yang mulanya dikuasai oleh orang Belanda, perlahan dimiliki oleh pribumi. Sehingga, terdapat kelas atas bari di tanah air.
Yogyakarta, sebagai bagian dari republik, juga telah mengalami perubahan dalam wilayah politik dan pemerintahan. Setelah kemerdekaan, orang yang mulanya merupakan priyayi kini berubah menjadi pegawai negeri. Ini dipengaruhi oleh perubahan-perubahan di masa revolusi. Di masa tersebut, kaum priyayi harus berpaling terhadap intelektual sebagai kelas atas baru di republik. Dalam buku Perubahan Sosial di Yogyakarta, hal ini ditandai oleh keputusan sultan dalam meniadakan nama atau gelar priyayi setelah beberapa kalangan turut meminta agar gelar tersebut dihapus.